Rehab Gedung DPRD, Beberapa Kegiatan Ditunda

KOTA BINTUHAN  KR – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemarin (16/12) mulai melakukan pembahasan RAPBD tahun 2017 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaur. Berdasarkan draft RAPBD tahun 2017, tergambar beberapa besar kegiatan di dinas dan badan yang ada di lingkungan Pemkab Kaur tahun 2017 yang akan datang.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaur, Jailani, S.IP, ada beberapa usulan yang disampaikan DPRD. Salah satunya adalah melakukan rehab gedung DPRD Kaur yang sudah 11 tahun belum tersentuh pembangunan. “Kita ingin tahun ini rehab gedung dewan ini terlaksana dan sudah kita sampaikan. Karena sudah banyak atap dan plafon yang sudah jebol. Akan kita upayakan tahun ini,” kata Jailani.

Berdasarkan hasil rapat, sementara waktu TAPD akan menganggarkan kembali rehab gedung kantor DPRD Kaur dengan anggaran kurang dari Rp 1 miliar. Konsekuensinya dengan melakukan pengalihan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan. Kegiatan tersebut dinilai belum begitu prioritas.

Rinciannya, pembangunan lapangan tenis, pembangunan lanjutan pendopo taman benika. Kemudian pembangunan sarana sanitasi di Pasar Tanjung Kemuning, lanjutan pembangunan Islamic Centre dan juga rehab eks Kantor Bupati.

“Sebagian kegiatan kita minta di-saving terlebih dahulu, mungkin kita anggarkan lagi di perubahan. Karena rehab gedung DPRD ini sangat penting. Dalam pembahasan ini kita juga akan mengakomodir kegiatan di setiap Dapil usulan anggota DPRD Kaur,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kaur, Darhan.

Sementara itu, Kabid Anggaran Pemkab Kaur, H. Okke, S.Kom, MH untuk sementara waktu akan kembali menampung usulan yang disampaikan dewan. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan TAPD dan juga bupati Kaur. Apalagi terkait dengan adanya pengalihan mata anggaran yang sudah ditetapkan.

“Yang lebih penting akan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada terlebih dahulu dan juga program dari bupati Kaur. Apalagi pembahasan ini pun akan tetap kita lanjutkan dalam waktu beberapa hari ke depan,” ujar Okke.

Dari 29 dinas dan badan termasuk sekretariat daerah serta dewan yang paling besar jumlah belanjanya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mencapai Rp 173,3 miliar baik belanja dan tidak langsung. Kemudian Dinas Pendidikan Rp 169,6 miliar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rp 122,6 miliar. Dinas Kesehatan Rp  61  miliar, RSUD Kaur Rp  32,1 miliar.

Dinas Pertanian Rp  19,8 miliar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Rp 11,7 miliar. Sementara untuk anggaran Sekretariat Daerah Rp 38,4 miliar atau selisih 10 miliar dari anggaran Sekretariat DPRD Kaur yang mencapai Rp  26,3 miliar.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE