HKSN sebagai wujud rasa nasionalisme masyarakat

Bengkulu, KR - Dinas Kesejahteraan Sosial  Provinsi Bengkulu, melaksanakan  acara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) yang di peringati setiap tanggal 20 Desember, yang dipusatkan di alua Balai Pengembangan Anak dan Remaja  ‘’Harapan”  Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, pada Jumat (23/12).


Kepala Dinas Kesejateraan Sosial  Provinsi Bengkulu, Rusdi Bakar  menyampaikan, kegiatan kesetiakawanan sosial  adalah bagian dari nilai, sikap dan prilaku yang terus berakar pada budaya nusantara dan sebagai dimensi modal sosial untuk menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan  saling percaya, yang diwujudkan dengan proaktif dan rela berkorban untuk sesama, demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera berbudaya Panscasila.


“Peringatan HKSN ini merupakan sebagai wujud dari rasa nasiionalisme pada diri masyarakat yang menumbuhkan kembali rasa kesetiakawanan sosial pada masyarakat,” sampai Rusdi, yang juga menjabat sebagai Ketua panitia kegiatan.


Sesuai dengan laporan ketua panitia, kegiatan ini melibatkan  600 orang  karyawan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota, serta mitra Pemerintah di bidang sosial  lainnya.


Berbagai kegiatan sosial telah dilaksanakan, seperti bulan Bahkti Kesetiakawanan Sosial yang di ikuti oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabutaen/Kota, serta juga ada penyuluhan-penyuluhan di bidang sosial.


Puncak kegiatan ini di laksanakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dimana Provinsi Bengkulu turut serta dengan mengutus perwakilannya.



Acara tersebut, dihadiri juga oleh Kepala Seksi Rehabiltas Luar Ruang , Kementerian Sosial (Kemensos) RI, serta instansi terkait lainnya.


Acara ini di buka langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dalam kata sambutannya, Wagub Rohidin menyampaikan, bagi masyarakat yang kebetulan mengalami masalah sosial jangan berkecil hati, jangan pernah berputus asa, dan  merasa terpinggirkan, karena sesungguhnay letak kemuliaan seseorang bukan terletak pada status sosialnya,  tapi lebih dari itu, seseorang yang mulia adalah yang mampu  berperan dalam kehidupan masyarakat dan  lingkungannya.


“Saya harap dengan HKSN ini ada komitmen dan semangat bagi kawan-kawan kita, perlua ada komitmen dan kepedulian kita dan kerja keras, rasa simpati dan empati kita untuk membantu teman-teman kita yang mengalami permasalahan sosial, yang didukung dengan kerja nyata, tindakan yang riil,”  tutur Wagub Rohidin.


Acara tersebut dirangkai juga dengan pemberian bantuan dari pemerintah secara simbolis, kepada penyandang Disabilitas serta kepada kelompok usaha bersama, yang diberikan langsung oleh Wagub Rohidin didampingi Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, Rusdi Bakar.


Rohidin berharap agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah bagi kelompok usaha masyarakat, maupun penyandang permasalahan sosial dapat dipergunakan sebaik-baiknya, agar kedepannya nanti dapat terus berlanjut.


‘’Saya mohon agar bantuan yang diterima dapat dipergunakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya, jangan kedepannya nanti bermasalah,’’ pintanya.(gempo88)

Read More

pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok

Bengkulu, KR - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUKMperindag) Provinsi Bengkulu, Ismed Lakoni mengatakan, pemerintah dalam hal ini pihaknya menjamin ketersediaan bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat  dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2017 nanti.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ismed  setelah pihaknya melakukan pengawasanan dan pamantaun rutin terhadap barang beredar, khususnya bahan pokok di sejumlah pusat perbelanjanan yang ada di Kota Bengkulu.

“Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat,” tegasnya, saat usai memberikan arahan kepada jajarannya sebelum turun kelapangan, di kantor DiskopUKMperindag Provinsi Bengkulu, pada Rabu pagi (21/12).

Untuk itulah, Ismed melanjutkan,  pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan  rutin bersama  tim gabungan, yang terdiri dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu serta dari UPTD Metrologi  dan juga  dari Polda Bengkulu.

 “Kegiatan rutin ini tak lepas dari arahan Gubernur kita, agar masyarakat dalam menjalani perayaan Natal dan Tahun Baru dapat merasa aman dan nyaman, terutama masalah harga bahan pokok dan ketersediaannnya,” katanya.

Disamping itu juga, tambahnya, pengawasan rutin ini dilakukan untuk memantau pergerakan serta kestabilan harga barang yang beredar di pasaran,  jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak di ketahui oleh pihaknya.

Sementara itu, dari hasil pantauan tim gabungan di lapangan, sejauh ini tidak di temukan barang yang melanggar aturan, begitu juga dengan stok bahan pokok yang tersedia di sejumlah supermarket  yang di kunjungi, masih aman.

Hal itu diketahui setelah tim gabungan menyisir pusat-pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota Bengkulu.

Seperti  yang katakan oleh Manager Operasional salah satu supermarket terkenal di kota Bengkulu, Arman Junaidi, untuk stok bahan pokok pihaknya telah menyiapkannya tiga bulan sebelum akhir tahun.

“Untuk stok bahan pokok masih mencukupi hingga akhir tahun ini,” sebutnya, saat di kunjungi petugas gabungan.

Begitupun dengan harga barang yang dijual, lanjut Arman,  masih dalam kondisi stabil,  walaupun ada beberapa jenis item barang kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik, namun tidak begitu mempengaruhi minat beli masyarakat.

“Kalau masalah harga, kami melihat kondisi pasar, kami juga biasanya pada akhir tahun ada promo berupa diskon harga,” ujarnya.

Menurut salah satu petugas dari BPOM Bengkulu, Adonis mengatakan, tidak di temui lagi barang beredar yang melanggar aturan di sejumlah pusat perbelanjaan, begitu juga dengan ketersediaan barang pokok yang masih cukup,  tak lepas dari adanya penagawasan rutin yang mereka lakukan selama ini.

‘’Karena pengawasan dilakukan secara rutin, kita tidak lagi menemukan barang beredar yang melanggar aturan,” katanya singkat.(gempo88)

Sumber Berita KhairmenRidho => Dari Media Center Provinsi Bengkulu, Rakyat Bengkulu Group

Read More

Bengkulu Akan Mendirikan Akademi Komunitas Pariwisata

\Bengkulu, KR –  Pelaksana Tugas  (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Ade Erlangga, salah satu wujud dalam mendukung pemerintah dalam bidang kepariwisataan, pihaknya akan memfokuskan pengembangan Sekolah Kejuruan (SMK) Pariwisata dengan membentuk Akademi Komunitas Pariwisata. “SMK Pariwisata akan kita kembangkan menjadi Akademi Komunitas Pariwisata, menjadi Diploma 1 dan 2,” sampainya, saat usai melaksanakan Seminar Nasional, di Bengkulu (10/12).

Untuk itulah, pihaknya nanti akan  minta bantuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, bagaimanan hal tersebut terwujud dengan membantu pengembangan Akademi Komunitas Pariwisata tersebut di Bengkulu.

Tahap berikutnya, Ade menambahkan,  kita juga  akan mengembangkan SMK  Kemaritiman atau Kelautan dan SMK Agro Industri, dimana ketiga kejuruan tersebut, Pariwisata, Kemaritiman dan Agro industri,  merupakan salah satu visi dari Gubernur Bengkulu.

“Kita akan coba menambah Kejuruan Kemaritiman dan Agro Industri, hal itu selaras dengan program  Gubernur kita,” sebutnya.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Kelembagaan Kepariwisataan Kemenpar RI, Prof. Ahman Sya, pihaknya akan membahas bagaimana mengembangkan SMK Pariwisata  yang unggulan, dengan mengupayakan berdirinya Akademi Komunitas Pariwisata di daerah yang memiliki destinasi wisatanya, serta mengadakan program sertifikasi kompetensi di Bidang Kepariwisataan.

“Bukan hanya menyasar pada pendidikannya langsung, tapi juga akan memmfokuskan pada program-program  sertifikasi kompetensi pariwisata untuk lulusan SMK dan Perguruan Tinggi Pariwisata,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, Mereka juga akan diberikan pelatihan dasar SDM kepariwisataaan, serta juga ada program pembudayaaan pariwisata dan gerakan sadar pariwisata.

Sumber Berita KhairmenRidho => Dari Media Center Provinsi Bengkulu, Rakyat Bengkulu Group

Read More

Petugas Tera Lakukan Uji Kelayakan Mesin Pompa BBM

Bengkulu, KR –  Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, petugas  tera UPTD Metrologi DiskopUKM Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (Sidak),  di  beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bengkulu, pada Rabu (7/12).
Sidak tersebut untuk menguji kelayakan mesin pompa BBM, sehingga dapat melindungi konsumen dari kerugian akibat kelalaian maupun kecurangan yang di lakukan oleh pihak SPBU.
“Kita ingin melihat layak atau tidak alat yang di gunakan, sehingga hal ini dapat melindungi konsumen dari kerugian,” jelas Beki Jumantri, petugas Penera dari UPTD Metrologi DiskopUKMperindag Provinsi Bengkulu, saat menguji ambang batas minyak yang di keluarkan dari mesin pompa BBM, di SPBU Kelurahan Kandang Kota Bengkulu.
Dalam sidak  bersama dengan petugas DiskopUKMperindag tersebut, secara umum petugas tidak menemukan adanya pelanggaran  yang di lakukan oleh SPBU, begitu juga dengan alat-alat mesin pompa BBM yang masih layak digunakan.
“Masih diambang batas toleransi atau batas kesalahan yang di izinkan (BKD), kalau strandar  di metrologi yaitu,  0,5 % dari volume minimal pada  bejana 20 liter,” sampainya.
Beki juga menerangkan, dari ambang batas yang di tetapkan oleh pihak metrologi tersebut bisa plus atau minus 0,5% atau sekitar 100 mililiter, sedangkan yang di temui pihaknya masih berkisar di bawah 100 mililiter.
“Kita periksa tadi, masih berkisar di bawah 100 mililiter, itu masih layak digunakan,” sebutnya.
Sedangkan dalam pemeriksaan alat tera di mesin pompa BBM tersebut, pihaknya tidak menemukan adanya kerusakan.
Jika ada temuan melewati ambang batasnya, lanjut Beki,  atau kerusakan pada segel alat teranya , maka akan di berikan teguran atau rekomendasi untuk di lakukan tera ulang, dan jika di temukan kesengajaan dari pihak SPBUnya, maka akan di tindak secara hukum.
“Jika didapati segel pada tanda teranya rusak, ada kecurangan dari pihak SPBU, yang seperti itu akan di tindak secara hukum,” sebutnya.
Walaupun tidak menemukan pelanggaran yang berarti, Beki mengakui, pihaknya sempat memberikan teguran disertai rekomedasi pada pihak SPBU,  karena adanya kerusakan pada alat display atau monitor harga yang tertera di mesin pompa BBM.
“Tujuan kita ini untuk melindungi konsumen, disamping itu juga untuk menghindari kerugian yang di derita oleh pemilik SPBU itu sendiri,” tambahnya.
Sementara itu,  penanggungjawab  SPBU yang berlokasi di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu, Ahmadi Rahman mengklaim,  pihaknya sudah memiliki sertifikat Pasti Pas dari PT.Pertamina.
Menurutnya, setiap  6 bulan sekali, SPBU tersebut ditera oleh pihak Metrologi Provinsi Bengkulu, selain itu juga, dilakukan pemeriksaan secara berkala  oleh PT.Pertamina Bengkulu.
“SPBU kita ini sudah ada sertifikat Pasti Pas, selain ada pemeriksaan dari pihak Metrologi Provinsi, juga kami di audit oleh pihak PT.Pertamina 2 bulan sekali,” imbuhnya.
Sedangkan untuk perawatan alat-alat mesin pompa BBM, lanjutnya,  dilakukan perbaikan  sesuai dengan keadaan alat yang digunakan.
Disamping itu, mengenai ketersediaan BBM untuk masyarakat  dalam menghadapi hari Natal dan tutup tahun,  Ahmadi mengakui,  masih mencukupi, karena, hingga saat ini belum ada pengurangan jatah BBM dari PT.Pertamina.

Sumber Berita KhairmenRidho => Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Bengkulu Dapat Kucuran Dana Pusat Rp 14,4 Triliun

BENGKULU, KR – Penundaan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 193 miliar tahun 2016, berimbas pada tahun 2017. Terbukti, dana transfer tahun 2017 mengalami penurunan cukup signifikan.

Total DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk Provinsi Bengkulu       tahun 2017 sebesar Rp 4,077 triliun. Dana tersebut tersebar di 390 DIPA. Bila dibandingkan DIPA tahun 2016, terjadi penurunan hingga Rp 34 miliar. Tahun 2016, DIPA untuk Provinsi Bengkulu sebesar Rp 4,41 triliun.

Akan tetapi, terjadi peningkatan untuk transferan yang diterima pemerintah daerah dan dana desa tahun 2017 yang mencapai Rp 10,33 triliun.  Jumlah tersebut ada peningkatan dibanding tahun 2016 yang hanya Rp 10,32 triliun.

Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Dra. Niken Pudyastuti, MM mengatakan, secara nasional jumlah DIPA tahun 2017 sebanyak 30.000 dengan dana mencapai Rp 746,36 triliun. Sedangkan untuk khusus transfer dana desa mengalami kenaikan. Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 10,33 triliun dari tahun 2016 yang hanya Rp 10,32 triliun.

Rincian DIPA tahun 2017 untuk Bengkulu yakni dari pemerintah pusat hanya 335 DIPA dengan dana Rp 3,73 triliun. Kemudian dana dekonsentrasi sebanyak 43 DIPA dengan dana Rp 730,37 miliar dan dana perbantuan sebanyak 33 DIPA dengan jumlah Rp 190,43 miliar serta transfer dana ke daerah Rp 9,31 miliar.

‘’Jadi tahun depan (2017) jumlah anggaran transfer pusat yang ada di DIPA khusus Bengkulu turun. Namun demikian saya berharap kepada seluruh kepala daerah Bupati dan Walikota dan Gubernur serta satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran untuk dapat merealisasikan sesuai dengan aman yang ada di DIPA tersebut,’’ ujar Niken saat menyampaikan sambutannya pada penyerahan DIPA 2017 di aula Gedung Serba Guna Pemprov kemarin (20/12).

Dikatakan Niken, selain mendapatkan transfer dana dari pusat, ada beberapa daerah juga mendapatkan bonus atau reward berupa dana insentif dari pusat. Dari 10 Kabupaten/kota hanya tiga daerah yang mendapatkan reward yakni Kota Bengkulu, Benteng dan Mukomuko. Ketiga daerah itu mendapatkan opini wajar dari BPK. Kota Bengkulu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Benteng dan Kepahiang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dari 10 Kabupaten/kota hanya Benteng yang berhasil mampu mempertahankan WTP selama enam kali berturut-turut.  Sehingga Benteng juga yang termasuk dari delapan Kabupaten/kota se Indonesia yang berjumlah 8 daerah diundang Presiden RI ke Istana,’’ terangnya.



Bupati Tak Datang, BS Tak Diberikan

Disisi lain Gubernur Bengkulu Dr. H. Ridwan Mukti, MH meminta agar dari total anggaran yang diterima dari pusat itu minimal 30 persen dapat direalisasikan untuk infrastruktur. Mengingat Bengkulu merupakan daerah termiskin akibat ketertinggalan. Mulai dari untuk jalan, jembatan dan listrik. Kemudian sesuai dengan amana Presiden, bahwa DIPA tersebut wajib diserahkan langsung kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah. Bagi yang tidak hadir, maka secara otomatis tidak akan diberikan.

‘’Saya minta untuk Kabupaten/kota yang Bupati atau Wakil Bupatinya tidak hadir hari ini (kemarin,red) dan diwakilkan dengan jajaranya tidak akan diberikan. Silakan Bupatinya menemui saya untuk mendapatkan. Ini amanah dari Presiden langsung tidak boleh diwakilkan oleh jajaran dibawa Kepala dan Wakil Kepala Daerah,’’ terang Gubernur.

Dikatakan Gubernur, dirinya juga meminta agar dalam proses realisasi anggaran ke depan untuk benar-benar transparan. Artinya mulai melakukan sistem informasi elektronik. Sehingga harus diproses melalui lelang. Kemudian pelaksanaannya secepatnya di awal tahun.

‘’Saya yakin, dengan minimal 30 persen dana transfer daerah untuk infrastruktur, Bengkulu akan keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan. Sebab dari 10 Kabupaten/kota ada yang angka kemiskinan 24 persen. Sedangkan rata-rata provinsi 17 persen. Saya juga minta agar Bupati dan Walikota dapat bersinergi dalam hal mewujudkan visit Bengkulu 2020. Mulai dibidang agrobisnis, kemaritiman, objek wisata. Kemudian mulailah budayakan tersenyum serta gerakan toilet bersih,’’ ungkap Gubernur.

Hadir dalam penyerahan DIPA tersebut Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, S.Sos, Walikota Bengkulu, H Helmi Hasan, SE, Bupati Kaur Gusril Fauzi, Bupati Lebong Rosjonsyah, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid, bupati Bengkulu Utara, Mian, serta Plt Bupari Benteng Edyarsyah, dan Wakil Bupati Mukomuko Haidir dan Bupati Seluma Bundra Jaya dan Wakil Bupati Rejang Lebong Iqbal Bastari. Sedangkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud yang diwakilkan Yunizar Hasan.

Selain itu DIPA juga diterima dari Polda Bengkulu, Danrem, Rektor Unib, Plt Sekda Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas PU Provinsi dan Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Agama dan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

138 PNS Ikut Ujian Dinas

KOTA BINTUHAN KR  – Kalau tidak ada halangan pagi ini, 138 PNS terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaur untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan II. Tidak hanya itu, sebagian lainnya juga mengikuti ujian penyesuaian ijazah mulai dari penyesuaian ijazah SMA, SI dan S2.

Kepala BKD Kaur, Drs. Yusirwan, MM mengatakan kegiatan ujian dinas dan penyesuaian ijazah akan dilaksanakan serentak satu hari di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Kaur. Kegiatan ini rencananya akan dibuka Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos.

Dia berharap semua PNS yang sudah terdaftar dari Kaur maupun kabupaten lain datang tepat waktu. Bagi peserta yang tidak datang, Yusirwan pastikan tidak akan lulus baik yang mengikuti ujian dinas dan juga penyesuaian ijazah. “Kita ingatkan mereka hadir tepat waktu dengan membawa nomor ujian. Ujian ini hanya satu kali dalam setahun, peserta dapat memanfaatkan waktu jangan sampai tidak lulus,” terang Yusirwan.

Jumlah peserta turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 300 peserta. Mereka yang ikut terdiri dari ujian dinas tingkat satu 7 orang dan tingkat dua 47 orang. Sementara ujian penyesuaian ijazah SMA 7 orang, penyesuaian ijazah SI 72 orang dan ujian ijazah S2 sebanyak 5 orang.(cik)

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Minggu Ini, Deadline 3 Desa Cairkan DD II

KOTA BINTUHAN KR – Tinggal beberapa hari lagi tutup anggaran, ternyata masih ada desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap II. Plt Sekretaris DPPKAD Kaur Hendris, SE memberi deadline tiga desa agar mencairkan DD tahap II minggu ini. Sebab kesempatan mereka mencairkan dan mengerjakan proyeknya tinggal 2 minggu lagi. Masing-masing Desa Geramat, Kecamatan Kinal, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal dan Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje.

Desa Geramat  dari Rp 596,9 juta DD tahun ini baru terealisasi Rp 358, 1 juta. Sementara Desa Sumber Harapan sisa DD yang belum dicairkan Rp 277,7 juta. Terakhir Desa Bakal Makmur dengan DD tahun ini Rp 576,8 juta, masih 40 persen yang belum direalisasikan.

“Kita sudah kirim surat  pada tiga camat untuk mengecek kendala hingga tiga desa tersebut belum mencairkan DD. Pada hal desa yang baru cair tahap pertama awal November saja sudah melakukan pencairan tahap II, seperti Tanjung Agung, Kecamatan Maje,” kata Hendris.

Hendris menambahkan DD yang bisa jadi silpa hanya 30 persen, jika desa yang terlambat mencairkan dana tidak bisa menuntaskan pekerjaannya hingga akhir tahun. Bahkan desa yang belum mencairkan DD hingga akhir Desember tahun 2016 akan dapat sanksi pengurangan penerimaan DD tahun 2017.

“Kalau 30 persen dana tidak terserap, tahun depan jumlah dana yang diterima akan berkurang 30 persen. Dari jumlah DD yang diterima dan ini merugikan warga desa,” pungkas Hendris.

Sementara Camat Kaur Selatan, Bahasim, M.TPd Sabtu (17/12) mulai memeriksa terhadap kegiatan pembangunan di berbagai desa di Kaur Selatan. Bahasim menilai sebagian besar pekerjaan DD di Kaur Selatan sudah rampung.

Bahasim kembali mengingatkan kepala desa dan perangkatnya menyiapkan laporan penggunaan DD tahun 2016. Dia juga mengingatkan agar setiap desa tidak lupa mengeluarkan pajak dari setiap kegiatan yang menggunakan DD. “Sejauh ini semua pekerjaan DD yang kita periksa tidak ada masalah. Tahun 2017 kita ingatkan desa sudah mulai menyiapkan kegiatan yang akan dikerjakan,” pungkas Bahasim.(cik)

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Dinas PU dapat Rp 122,6 M, Dinkes Hanya Rp 61 Miliar

KOTA BINTUHAN KR – Seperti juga pembagian RAPBD provinsi 2017, porsi RAPBD Kaur tahun 2017 juga terbesar ada di Dinas PU dengan Rp 122,6 miliar. Sementara Dispenbud kaur Rp 169,6 miliar dan Dinkes Rp 61 miliar. Dana Dinas PU terdiri dari, belanja langsung Rp 119,5 miliar dan belanja tidak langsung atau gaji sebesar Rp 3,1 miliar.

Kadis PU Kaur Lawi Amrul, M.Si mengaku anggaran tersebut justru turun. “Jumlah belanja langsung di Dinas PU tahun ini turun dibanding sebelumnya, ini dipengaruhi berkurangnya APBD. Sementara pembangunan dan usulan peningkatan jalan di Kaur banyak. Sehingga kita akan bangun sesuai skala prioritas dan program pembangunan bupati,” kata Lawi.

Sementara alokasi Dinkes terdiri dari Rp 21 miliar biaya tidak langsung dan Rp 40 miliar biaya langsung. Ini terkait rencana Bupati Kaur meningkatkan fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun pustu di 15 kecamatan.

Lalu anggaran pendidikan di Dispenbud Kaur, terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp 135,3 miliar dan biaya langsung sebesar Rp 34,3 miliar. Biaya tidak langsung ini cukup besar karena ada biaya tunjangan sertifikasi guru dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD Kaur Sabtu (17/12) lalu. Sepakat pengesahan APBD Kaur tahun 2017 dilaksanakan akhir bulan ini, setelah ada hasil evaluasi dari Gubernur Bengkulu.

“Berita acara pembahasan sudah kita tandatangani dan diserahkan ke TAPD. Selanjutnya TAPD yang menyampaikan RAPBD Kaur tahun 2017 ke Gubernur untuk dievaluasi. Kita perkirakan akhir Desember sudah bisa ketuk palu,” terang Wakil Ketua I DPRD Kaur Darhan, S.IP.

Sekadar diketahui RAPBD Kaur 2017 terdiri atas Rp 810,4 miliar. Terdiri dari pendapatan tahun 2017 Rp 788,4 miliar. Belanja langsung Rp 372,1 miliar dan belanja tidak langsung Rp 438,3 miliar. Sementara itu dalam RAPBD tahun 2017 terdapat silpa Rp 22 miliar.

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Desember 2016, Mutasi Besar-Besaran SKPD Kaur

KOTA BINTUHAN KR – Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos tengah menyiapkan mutasi akhir Desember 2016. Namun dia belum memastikan kapan waktu yang tepat untuk menggelar mutasi. Mutasi akan dilakukan mulai dari pejabat eselon II, III dan IV. Diantaranya ada yang pelantikan ulang pejabat berdasarkan nomenklatur baru, pengisian jabatan eselon II pada instansi yang kosong atau lembaga baru.

“Yang pasti Desember ini semua akan kita selesaikan. Mutasi akan saya laksanakan. Namun kapannya kita tunggu saja waktu yang tepat,” kata Gusril.

Kini pejabat di Kaur mulai ketar-ketir mendengar rencana mutasi perdana yang akan dilakukan bupati Kaur pada akhir tahun 2016 ini. Informasi yang dihimpun RB, Pemkab Kaur sedang menyusun format mutasi. Bersamaan dengan berubahnya SK PNS berdasarkan nomenklatur baru, bupati akan merombak susunan pejabat di lingkungan Pemkab Kaur.

“Sesuai nomenklatur SKPD baru, penempatan PNS harus pakai SK baru. Ini akan kita lakukan langsung atau bertahap, tergantung petunjuk Pak Bupati,” kata Kepala BKD Kaur, Drs. Yusirwan, MM

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Jaga Kearifan Lokal, Pernikahan Putri Gubernur Bengkulu Kental Nuansa Adat Rejang

 Ridwan Mukti, menikahkan langsung putri pertamanya

  Ridwan Mukti, menikahkan langsung putri pertamanya

Prosesi Pernikahan dengan Adat Rejang

Bengkulu KR – Nuansa adat Rejang mengiringi akad nikah dan resepsi pernikahan putri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dengan Adhi Ichsan Hasanudin putra H. Dadang Ridwan B. Harmaen.

Pernikahan yang digelar pada Minggu 18/12/16 di Balai Semarak Provinsi Begkulu ini berjalan lancar. Rika Fadillah Pridafesty yang merupakan putri pertama dari Gubernur Bengkulu, tampak bahagia saat bersanding dengan pria pilihan hatinya.

Sebelum akad nikah dimulai, mempelai pria disambut dengan prosesi adat Rejang. Nuansa kearifan lokal, dan prosesi adat yang sakral, memancarkan keindahan serta kekayaan budaya Bengkulu di mata tokoh-tokoh nasional yang hadir pada kesempatan itu.

Setelah prosesi akad nikah selesai dilaksanakan, berikutnya pengantin pria dan wanita diarak memasuki gedung dengan disambut tari pesembahan. Tari persembahan ini biasa digunakan oleh masyarakat Rejang untuk menyambut raja ataupun tokoh-tokoh penting lainnya.

Tabuhan gendang mengalun, para penari mengayunkan lentik jemarinya, kedua mempelai pun ikut menari sebagaimana adat Rejang.

Hadir sebagai saksi nikah, Prof. Dr. Mahfud MD dan M. Saleh yang juga Ketua DPD RI. Sedangkan tausyiah nikah disampaikan langsung oleh Drs. H. M. Gudwil Zubair yang juga Ketua PP Muhamadiyah, serta mewakili tuan rumah Prof. Hamdan Zulva yang juga mantan ketua MK ini memberikan kata sambutan.

Tokoh tokoh penting yang hadir pada kesempatan tersebut antara lain, Prof. Arief Hidayat Ketua MK beserta istri, Prof. Amzulian Rifai Ketua Ombuaman RI, Aidul Fitriciada, Ketua Komisi Yudisial RI, Mantan Dirut PLN Edi Widiono dan Ali Herman dengan Rombongan PLN dan Unindo, Prof. Harsoyo dan Rombongan Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Masyruroh Rektor UMI dan Rombongan PTIS, serta tokoh NU Dr. H. Malik Madani.

Selain itu, juga hadir mantan Pangkostrad Burhanudin Amin, tokoh Golkar Theo Sambuaga, Mudjib Rahman, Rully C Azwar, Rombongan dari anak perusahaan Krakatau steel, Cold Rolling Mill Indonesia Utama, dan tokoh tokoh lain seperti Mayjen Pur. Afifudin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sebelumnya dijadwalkan hadir, secara khusus mengutus Malkan Amin anggota DPR RI sebagai perwakilan, sedangkan Kapolri Tito Karnavian secara khusus mewakilkan Makbul Padmanegara.

Sumber Berita KhairmenRidho Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE GB

Read More

Bidik Pelaku Setrum Ikan

BINTUHAN, KR - DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kaur terus mengincar atau membidik pelaku setrum ikan. DKP juga berjanji dalam waktu dekat akan menciduk pelaku penyetrum ikan dan belut (sidat) yang saat ini terus merusak populitas ikan di Kabupaten Kaur. Pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap aktivitas penyetrum ikan ini.

“Beberapa waktu lalu kita juga sudah menggelar oprasi tapi pelakunya kabur dari sergapan kita, tapi akan kita upayakan dalam waktu dekat kembali menggelar oprasi,” kata Plt Sekretaris DKP Kaur Robi Antomi S IP, kemarin (13/12).

Robi mengatakan, ini menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang mulai resah dengan ulah pelaku penyetrum ikan, pasalnya meski beberapa kali dihimbau namun tetap saja mereka terus merusak populitas ikan dibeberapa perairan di Kabupaten Kaur. Padahal menyetrum selain mematikan ikan dalam jumlah banyak juga merusak anak ikan (ipun) yang baru saja lahir dan tentunya dampaknya lama kelamaan populasi ikan yang ada disebebarapa sungai akan punah.

“Kami sudah mendapat gambaran lokasi sungai yang kerap dijadikan sasaran pelaku penyetruman termasuk dengan waktu mereka menyetrum,” terangnya.

Ditambahkannya, beberapa sungai yang sering dijadikan sasaran setrum yakni sungai sungai besar mulai dari Padang Guci, Luas, Muara Sahung dan Nasal. Pelaku biasanya menyetrum disaat sore hari dan pagi hari selain mengambil ikan yang sudah besar, udang dan ipun juga ikut ditangkap pelaku. Akibatnya rentang sampai satu bulan usai aktifitas penyetruman dilakukan ikan diperairan itu sepi.

“Musim penghujan biasanya pelaku memanpaatkannya untuk menangap ikan. Ini Benar-benar menguatirkan keselamatan ikan bila tidak cepat ditangani,” pungkasnya.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Banyak SD Terakreditasi C

BINTUHAN, KR – Hingga akhir tahun 2016 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kaur mencatat baru 40 sekolah dasar (SD) dari 139 SD di Kabupaten Kaur, yang telah terakreditasi. Hal ini sesuai dengan diterbitkannya oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP) 40 akreditasi untuk SD dan Madrasah di Kabupaten Kaur.

“Ada 40 sekolah yang sudah kita terima status akreditasinya ada juga yang sudah diterbitkan sebelumnya yang 40 ini perubahan akreditasi dari status sebelumnya,” kata Plt Kepala Dispendikbud Kaur M Tree Marnopi SPd MPd melalui Kabid Dikdas David Marsal A Md, kemarin (13/12).

Mirisnya, dari jumlah 40 SD yang sudah diterbitkan akreditasi tersebut, 22 diantaranya berstatus akreditasi B sementara sisanya masih berstatus akreditasi C. Namun pihaknya ke depan kata David, akan kembali mengajukan perubahan akreditasi kepada BAP untuk menaikan status akreditasi sejumlah sekolah. Salah statusnya dengan menambah juga tenaga pendidik serta sejumlah kebutuhan penunjang lain.

“Kita upayakan untuk setiap tahun selalu naik dan nantinya tak ada lagi sekolah yang statusnya akreditasi C,” kata David.
Ditambahkannya, saat ini seluruh sekolah yang ada di Kabupaten kaur sudah terdaftar di BAP hanya saja sebagian besar masih berstatus akreditasi C. Hal ini disebabkan masih terbatasnya fasilitas di sekolah tersebut diantaranya mulai dari guru buku serta peralatan lainnya.


“Mudah-mudahan dimasa mendatang sejumlah fasilitas belajar mengajar di Kabupaten Kaur semakin lengkap,” jelasnya

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Antisipasi Kemacetan dan Korban Tenggelam

KOTA BINTUHAN, KR– Jelang pelaksanaan Natal dan tahun baru, Polres Kaur telah melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemkab Kaur. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan di tempat-tempat wisata serta juga korban tenggelam.

Kabag Ops Polres Kaur, AKP Hadi Saputra, S.IK mengatakan, pihaknya selama Operasi Lilin mulai tanggal 23 Desember 2016 hingga 2 Januari 2017, akan membangun dua pos pelayanan dan satu pos pam di beberapa objek wisata yang  banyak dikunjungi wisatawan.

“Untuk pos pelayanan akan kita bangun di Pantai Hili dan juga Laguna. Kita ingatkan pengunjung untuk tidak coba-coba mandi di laut apalagi cuaca seperti saat ini sangat berbahaya. Kemudian satu lagi pos pam yang kita pusatkan di Jalan Lintas Linau atau tempat objek wisata pantai Linau,” kata Hadi, kemarin (16/12).

Selama Operasi Lilin, Polres Kaur akan menerjunkan sedikitnya 50 personel untuk berjaga di pos pelayanan dan pos pam. Tidak hanya itu pada Natal mendatang pihaknya juga akan melakukan pengamanan di beberapa gereja yang ada di Kaur. Dengan tujuan pelaksanaan Natal di Kaur bisa berjalan lancar dan aman.

“Selain anggota kita selama Operasi Lilin kita juga akan dibantu oleh TNI dan Satpol PP. Ada juga tenaga kesehatan, Pramuka, PMI dan juga dinas terkait lainnya seperti BPBD Kaur,” jelas Hadi.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Rehab Gedung DPRD, Beberapa Kegiatan Ditunda

KOTA BINTUHAN  KR – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemarin (16/12) mulai melakukan pembahasan RAPBD tahun 2017 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaur. Berdasarkan draft RAPBD tahun 2017, tergambar beberapa besar kegiatan di dinas dan badan yang ada di lingkungan Pemkab Kaur tahun 2017 yang akan datang.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaur, Jailani, S.IP, ada beberapa usulan yang disampaikan DPRD. Salah satunya adalah melakukan rehab gedung DPRD Kaur yang sudah 11 tahun belum tersentuh pembangunan. “Kita ingin tahun ini rehab gedung dewan ini terlaksana dan sudah kita sampaikan. Karena sudah banyak atap dan plafon yang sudah jebol. Akan kita upayakan tahun ini,” kata Jailani.

Berdasarkan hasil rapat, sementara waktu TAPD akan menganggarkan kembali rehab gedung kantor DPRD Kaur dengan anggaran kurang dari Rp 1 miliar. Konsekuensinya dengan melakukan pengalihan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan. Kegiatan tersebut dinilai belum begitu prioritas.

Rinciannya, pembangunan lapangan tenis, pembangunan lanjutan pendopo taman benika. Kemudian pembangunan sarana sanitasi di Pasar Tanjung Kemuning, lanjutan pembangunan Islamic Centre dan juga rehab eks Kantor Bupati.

“Sebagian kegiatan kita minta di-saving terlebih dahulu, mungkin kita anggarkan lagi di perubahan. Karena rehab gedung DPRD ini sangat penting. Dalam pembahasan ini kita juga akan mengakomodir kegiatan di setiap Dapil usulan anggota DPRD Kaur,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kaur, Darhan.

Sementara itu, Kabid Anggaran Pemkab Kaur, H. Okke, S.Kom, MH untuk sementara waktu akan kembali menampung usulan yang disampaikan dewan. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan TAPD dan juga bupati Kaur. Apalagi terkait dengan adanya pengalihan mata anggaran yang sudah ditetapkan.

“Yang lebih penting akan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada terlebih dahulu dan juga program dari bupati Kaur. Apalagi pembahasan ini pun akan tetap kita lanjutkan dalam waktu beberapa hari ke depan,” ujar Okke.

Dari 29 dinas dan badan termasuk sekretariat daerah serta dewan yang paling besar jumlah belanjanya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mencapai Rp 173,3 miliar baik belanja dan tidak langsung. Kemudian Dinas Pendidikan Rp 169,6 miliar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rp 122,6 miliar. Dinas Kesehatan Rp  61  miliar, RSUD Kaur Rp  32,1 miliar.

Dinas Pertanian Rp  19,8 miliar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Rp 11,7 miliar. Sementara untuk anggaran Sekretariat Daerah Rp 38,4 miliar atau selisih 10 miliar dari anggaran Sekretariat DPRD Kaur yang mencapai Rp  26,3 miliar.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Agus Salim, Kredit BB di Kaur Meningkat

KOTA BINTUHAN, KR – Potensi yang dimiliki Kabupaten Kaur saat ini membuat sebagian besar bank sudah membuka cabang di Kaur. Salah satunya, Bank Bengkulu (BB). Malahan Bank Bengkulu juga telah membuka dua Kantor Cabang Pembantu (KCP). Pertama di Tanjung Kemuning, terbaru di Bintuhan yang baru saja di resmikan oleh Wakil Bupati Kaur, Hj. Yulis Suti Sutri bersama Direktur Utama (Dirut) Bank Bengkulu, Agus Salim kemarin (15/12).

Dalam kesempatan itu Dirut Bank Bengkulu mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaur cukup baik. Tidak hanya itu potensi yang dimiliki Kaur juga cukup bagus bahkan akan lebih baik ke depannya. Sebagai bank daerah BB akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satunya yang terbaru adalah pembayaran kasda online dan juga pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui 106 jaringan  Bank Bengkulu. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan potensi Kaur, saat ini BB kembali membuka KCP Bintuhan bahkan tahun 2017 BB juga akan membuka KCP di Nasal. Dengan adanya KCP baru ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Kaur dalam melakukan transaksi perbankan nantinya.

“Bank Bengkulu di Kaur saat ini sudah mempunyai aset sebesar Rp 335 miliar lebih. Dengan dana pihak ketiga sebesar Rp 135 miliar dan kredit mencapai Rp 306 miliar. Artinya tidak sebanding jumlah dana pihak ketiga dan kredit. Untuk menutupi itu masih dibantu oleh Bank Bengkulu pusat. Kita harapkan ke depan jumlah dana pihak ketiga dan kredit di Kaur bisa berimbang,” kata Dirut Bank Bengkulu, Agus Salim.

Untuk Bank Bengkulu sendiri jumlah aset saat ini mencapai Rp 5,4 triliun. Dana pihak ketiga sebesar Rp 4,6 triliun dan kredit Rp 3,7 triliun. Bahkan saat ini laba bersih setelah pajak yang dihasilkan Bank Bengkulu saat ini mencapai Rp 170 miliar lebih.

Terpisah Wakil Bupati Kaur, Hj. Yulis Suti Sutri saat pembukaan KCP Bank Bengkulu Bintuhan menyatakan dukungan penuh untuk bank pembangunan daerah itu dalam meningkatkan pembangunan di Kaur. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat Kaur untuk senantiasa mendukung semua program Bank Bengkulu di Kaur. Dengan berdirinya KCP Bintuhan Wabup berharap, pelayanan Bank Bengkulu di Kaur akan lebih baik lagi.

Selain Wabup dan para pejabat eselon II, hadir juga Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Fajar Hudoyo. Dari Bank Indonesia hadir Gunawan, OJK Bengkulu Herwidi Purnomo. Tampak juga Komisaris Utama Bank Bengkulu, Brigjend. Pol. Purn. Drs. Ruslan Riza, Kapolsek Kaur Selatan Iptu Firmansyah, S.Sos serta para tokoh masyarakat Kaur

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Besok, Pernikahan Putri Gubernur Wapres Batal, Kapolri Datang

BENGKULU BR – Pernikahan putri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Ripka Fadillah Pridafesty dengan seorang wartawan, Adhie Ichsan Hasanuddin, Minggu (18/12) besok bakal mendapat pengamanan ketat. Pasalnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dipastikan hadir menjadi saksi akad nikah atau ijab pagi harinya.

Sementara, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla perkembangan terakhir batal hadir karena tabrakan dengan acara lain. Semula Wapres diplot menjadi saksi bersama Kapolri. Siapa pengganti Wapres sebagai saksi rencananya akan diputuskan hari ini.

Ketua Panitia Pelaksana Pernikahan Putri Gubernur Bengkulu, Ir. H. Sudoto, M.Pd menjelaskan persiapan pelaksanaan resepsi sudah siap. Sesuai jadwal akad nikah digelar Minggu (18/12) pukul 08.00 WIB di Balai Raya Semarak atau Gedung Daerah. Siang harinya pukul 11.00 WIB dilanjutkan resepsi pernikahan.

Sedangkan Sabtu (17/12) hari ini akan digelar siraman di kediaman pribadi Gubernur di Jalan Hibrida Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

‘’Untuk undangan yang sudah pasti hadir itu dua Menteri. Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Perindag. Selain itu juga Kapolri serta beberapa pejabat lainnya seperti Ketua DPD RI dan Ketua DPR RI. Namun banyak juga teman-teman dan kolega Gubernur yang akan datang,’’ paparnya.

Diakui Sudoto, untuk antisipasi dugaan gratifikasi, seluruh undangan diwanti-wanti agar tidak memberikan sumbangan di atas Rp 1 juta. Kemudian kotak tersebut sebelum diserahkan ke keluarga besar Gubernur Bengkulu akan diserahkan ke KPK lebih dulu agar dibuka dan dicek seluruh amplop.

‘’Kalau ada yang hitungannya lebih dari Rp 1 juta dalam satu amplop atau satu orang yang memberikan maka diserahkan ke KPK,’’ pungkasnya

Selain dipantau KPK, pernikahan putri Gubernur juga diawasi Kementerian Dalam Negeri. Terutama terkait antisipasi adanya gratifikasi dari para undangan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Dodi Radmadji mengatakan pihaknya sangat setuju adanya pengawasan langsung oleh KPK. Terutama terhadap pemberian bantuan dari para undangan. Mulai dari kalangan PNS, pejabat atau pihak-pihak lainnya.

Sebab sesuai aturan, isi amplop sumbangan tidak boleh di atas Rp 1 juta. Sehingga pihaknya meminta agar KPK membuka amplop yang diberikan seluruh undangan. Jika ditemukan ada yang lebih dari ketentuan, harus diusut.

‘’Kini di mana-mana memang paling besar Rp 1 juta. Kalau lebih (di atas Rp 1 juta), jelas ada sanksinya. Selain sudah masuk gratifikasi, kalau PNS atau kepala daerah bisa dikenakan sanksi tegas. Sanksi itu jika sudah terbukti pidana, bisa dikenakan pemberhentian,’’ terang Dodi.

Untuk itu lanjut Dodi, yang perlu diawasi itu pemberian dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu para pejabat lainnya, mulai dari kepala daerah dan pihak swasta. Tidak hanya mengawasi sewaktu proses isi amplop. Tetapi sebelum dan setelah acara bisa dilakukan pengawasan ketat.

‘’Kami harapkan masyarakat dapat melaporkan kalau memang mendapati ada yang memberikan bantuan sekala besar. Karena patut dipertanyakan jika melebihi Rp 1 juta,” paparnya.

Disisi lain Dodi juga mengatakan bahwa dengan banyaknya undangan yang disebar mencapai 5.000 tidak masalah. Begitu juga dalam penggunaan fasilitas negara berupa Balai Raya Semarak. Tetapi yang perlu diawasi, jangan sampai ada anggaran atau dana APBD yang digunakan untuk kepentingan peribadi tersebut.

‘’Dulu memang ada KemenPAN yang mengeluarkan surat edaran bahwa undangan dibatasi 400 orang. Tetapi kalau niatnya baik dan tidak mengganggu keuangan negara tentu sah-sah saja. Apalagi beliau (Gubernur, red) sudah menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi,’’ terang Dodi ramah.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

550 Santri TPQ dan MDT Wisuda

KOTA BINTUHAN (KR) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kaur mewisuda 550 santri Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), kemarin (15/6). Wisuda ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) secara serentak yang dilakukan Kepala Kantor Kemenag Kaur, Arsan S Ibrahim, M.Hi dan Plt Asisten II, Asmawan, S.Sos.

Dalam kesempatan itu, Asmawan berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan setiap tahunnya. Tidak hanya anak-anak namun juga tingkat remaja, sehingga dapat mengurangi tingkat kenakalan remaja. Kegiatan ini juga dapat memberikan motivasi dan semangat buat para santri agar lebih mendalami ilmu agama dan membaca ayat suci Alquran.

“Kita harapkan ini tidak hanya dilaksanakan oleh Kemenag saja. Ke depan kegiatan ini juga dilakukan oleh Pemkab Kaur terutama Bagian Kesra. Dengan melakukan banyak perlombaan membaca ayat suci Alquran dan sebagainya,” kata Asmawan.

Sementara Arsan S Ibrahim berharap dengan wisuda ini dapat mewujudkan generasi muda Kaur yang beriman, cerdas serta cinta Alquran. Menurut Arsan, ada 550 santri yang diwisuda.

Dalam satu tahun, Kemenag Kaur mengadakan tiga kali kegiatan wisuda santri TPQ dan MDT. Dengan banyaknya santri yang bisa membaca Alquran, dia berharap ke depan Pemkab dan DPRD Kaur dapat mengeluarkan perda wajib bisa baca tulis Alquran untuk masuk sekolah.

550 santri yang diwisuda berasal dari Kecamatan Kaur Selatan, Tetap, Kaur Tengah, Luas, Semidang Gumay, Tanjung Kemuning dan Padang Guci Hulu.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Bengkulu Akan Mendirikan Akademi Komunitas Pariwisata

Bengkulu, KR –  Pelaksana Tugas  (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Ade Erlangga, salah satu wujud dalam mendukung pemerintah dalam bidang kepariwisataan, pihaknya akan memfokuskan pengembangan Sekolah Kejuruan (SMK) Pariwisata dengan membentuk Akademi Komunitas Pariwisata.

“SMK Pariwisata akan kita kembangkan menjadi Akademi Komunitas Pariwisata, menjadi Diploma 1 dan 2,” sampainya, saat usai melaksanakan Seminar Nasional, di Bengkulu (10/12).

Untuk itulah, pihaknya nanti akan  minta bantuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, bagaimanan hal tersebut terwujud dengan membantu pengembangan Akademi Komunitas Pariwisata tersebut di Bengkulu.

Tahap berikutnya, Ade menambahkan,  kita juga  akan mengembangkan SMK  Kemaritiman atau Kelautan dan SMK Agro Industri, dimana ketiga kejuruan tersebut, Pariwisata, Kemaritiman dan Agro industri,  merupakan salah satu visi dari Gubernur Bengkulu.

“Kita akan coba menambah Kejuruan Kemaritiman dan Agro Industri, hal itu selaras dengan program  Gubernur kita,” sebutnya.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Kelembagaan Kepariwisataan Kemenpar RI, Prof. Ahman Sya, pihaknya akan membahas bagaimana mengembangkan SMK Pariwisata  yang unggulan, dengan mengupayakan berdirinya Akademi Komunitas Pariwisata di daerah yang memiliki destinasi wisatanya, serta mengadakan program sertifikasi kompetensi di Bidang Kepariwisataan.

“Bukan hanya menyasar pada pendidikannya langsung, tapi juga akan memmfokuskan pada program-program  sertifikasi kompetensi pariwisata untuk lulusan SMK dan Perguruan Tinggi Pariwisata,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, Mereka juga akan diberikan pelatihan dasar SDM kepariwisataaan, serta juga ada program pembudayaaan pariwisata dan gerakan sadar pariwisata.
Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Tunggu Pelanggan, 5 PSK Diciduk Polisi

TANJUNG KEMUNING, KR - Sedikitnya lima pekerja seks komersial (PSK) terjaring dalam razia penyakit masyarakat (Pekat) yang digelar Polres Kaur di warung remang-remang (warem) wilayah Desa Sulauwangi. Selain itu polisi juga berhasil menciduk satu pria hidung belang. Saat ditangkap, mereka sedang menunggu tamu disekitar Warem Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, kemarin (13/12).

“Hasil razia pekat tadi malam (Selasa) kita berhasil mengamankan 5 PSK dan 1 lelaki hidung belang disekitar warung Desa Sulawangi, mereka saat kita amankan sedang nunggu didalam mobil,” kata Kapolres Kaur AKBP Bambang Purwanto S IK melalui Kasat Sabhara Iptu M Yusman, kemarin (13/12).

Dikatakan Kasat, razia pekat dalam rangka menyambut hari raya Natal dan tahun baru 2017 Selasa (13/12) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Pihaknya menerjunkan sekitar 20 personel bergerak sejak pukul 23.00 WIB hingga 02.00 WIB kemarin malam. Petugas berhasil menjaring PSK atau kupu-kupu malam muka baru didominasi diatas umur 20 hingga 36 tahun.

Lima PSK itu yakni bernisial SE (36), Warga Desa Padang Kedondong Manna, SL (28), warga kota Bengkulu, ZI (28), warga kota Bengkulu, TI (29),warga kota Bengkulu dan LE (31), warga Lubuk Linggau serta satu pria bernisial BU (31), warga Kayu Kunyit kota Manna. Setelah diinapkan di ruang tanahan Mapolres Kaur, semua hasil tangkapan itu dilimpahkan Pengadilan Negeri (PN) Bintuhan untuk menjalani proses persidangan tipiring.

“Kita menyisir semua tempat hiburan dan penginapan diwilayah Kaur. Dari tempat-tempat tersebut disinyalir kuat menjadi sarang kelompok kejahatan usai melangsungkan aksinya, terutama jelang natal dan tahun baru ini,” terangnya.

Lanjutnya, operasi pekat ini akan semakin ditingkatkan guna menutup ruang gerak pelaku kejahatan selama operasi berlangsung. Hal ini berkaca pada giat operasi sebelumnya dimana kawanan kriminalitas berkelit ditengah operasi malam yang dilancarkan jajarannya. Tak hanya sasaran PSK yang menjadi bidikan dalam operasi ini.

Keberadaan penjual miras (minuman keras) ilegal pun tak luput dari sasaran petugas. Selain mengamankan perempuan malam dan laki-laki hidung belang tersebut, Polisi juga mengamankan puluhan botol miras berbagai merek yang dijual di warem itu. “Untuk barang dan bukti minuman keras dan kendaraan para wanita dan laki-laki itu kita jerat dengan pasal II jo pasal 2 ke 2 dan 3 Perda Kab Kaur nomor 02 tahun 2009 tentang pelacuran,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya juga meminta peran aktif Pemkab Kaur untuk memberi jalan keluar bagi mereka agar tidak kembali terjurumus dalam lembah dunia maksiat. Sangat disayangkan bila mereka begitu disidang dan dikenakan denda, kembali menerjuni dunia gelap yang rawan terhadap penularan HIV AIDS. Sebagian besar para PSK ini berasal luar Kabupaten Kaur.

“Operasi pekat ini akan kita terus lakukan, dan waktunya kita tidak menentukan. Tentunya peran aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan informasi sangat kami butuhkan dalam memberantas ini,”jelasnya

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Hanya Pagulir Realisasi Rekam Data 100 Persen

PADANGGUCI HILIR (KR) - Kendati memasuki bulan ke-12 tahun 2016, hingga saat ini realisasi rekam  e-KTP di Kaur belum juga sesuai pemerinta pusat ,nasional 92 persen dari jumlah penduduk wajib e-KTP. Di Kaur tercatat 124.238 jiwa jumlah penduduk. Dengan wajib e-KTP 87.366 jiwa atau 70,3 persen.

Berdasarkan data realisasi rekam data e-KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kaur, sampai bulan 12 2016 jumlah penduduk yang sudah rekam data 72.879 jiwa dari jumlah penduduk wajib e-KTP 87.366 jiwa. Atau baru terealisasi 83,42 persen. Kabid Informasi dan Kependudukan Ratna Suri mengatakan Dukcapi dan kecamatan terus menggenjot agar terealisasi sesuai target nasional.

“Tinggal 8,58 lagi hingga tercapai target nasional. Kita masih mengimbau warga yang belum rekam data, agar ke kantor camat atau Dukcapil,” imbau Ratna.

Berdasarkan data dari 15 kecamatan, hanya Kecamatan Padang Guci Hilir yang realisasi rekam data e-KTP mencapai 100 persen. Hampir rata-rata penduduk di Pagulir sudah rekam data e-KTP, sesuai keinginan Pamkab Kaur.

Sementara beberapa kecamatan lagi seperti Tanjung Kemuning, Kecamatan Maje, Nasal dan Kecamatan Muara Sahung realisasinya masih di bawah 80 persen. Beberapa kecamatan yang realisasinya di bawah 80 persen diharapkan meningkatkan kegiatan perekaman.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More