DISKUSI: Mendagri, Tito Karnavian mengundang 9 Sekjen parpol yang lolos ambang batas parlemen. Pertemuan digelar di gedung Kemendagri, Rabu (8/1)
JAKARTA – Perkembangan politik menjadi topik utama pertemuan Mendagri Tito Karnavian dengan para sekjen dan wasekjen parpol penghuni parlemen Rabu (8/1). Selain sistem perpolitikan, juga dibahas tentang keserentakan Pemilu dan ide-ide manajemen perpolitikan lainnya.
Sejak pukul 08.30, para sekjen datang secara bergelombang ke kantor Kemendagri. Mulai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wasekjen Partai Nasdem Taslim, dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Kemudian ada Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PPP Asrul Sani, Wasekjen PAN Ibnu Bilaudin, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Wasekjen Partai Golkar Christina Aryani.
Usai pertemuan, menjelang pukul 13.00 WIB, satu persatu para sekjen keluar. Asrul menuturkan, mengenai sistem pemilu, seluruh parpol memberikan pandangan. ”Semua mengakui bahwa pemilu dengan lima kartu suara itu memberatkan,” terangnya. Perlu dipikirkan cara yang tidak memberatkan para stakeholder pemilu.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pemisahan keserentakan pemilu. Bisa jadi serentak nasional. Artinya, yang dilaksanakan adalah pemilu presiden, DPR RI, dan DPD. Sedangkan serentak secara daerah artinya memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan kepala daerah. Ada juga alternatif keserentakan dibagi menjadi pemilu eksekutif dan pemilu legislatif.
Demikian pula dengan sistem pilkada. Dalam pertemuan itu ada dibahas apakah sistem yang ada saat ini tetap dipertahankan. Bahkan ada yang mengangkat ide lama, yakni meniadakan pilgub karena gubernur dianggap kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sedangkan pilbup dan pilwali tetap dilaksanakan secara langsung seperti sekarang. Menurut Asrul, semua hal tersebut baru sebatas pembicaraan awal. ’’Pak Tito mendengarkan apa yang disampaikan kami,’’ tuturnya.
Sementara itu, Kapuspen Kemendagri Bahtiar menuturkan, pihaknya barus sebatas menerima gagasan-gagasan yang disampaikan partai politik. Untuk saat ini, baru parpol parlemen yang diajak bicara. Namun, ke depan parpol non parlemen juga akan diundang.
Pada prinsipnya, tutur Bahtiar, pemerintah harus terbuka untuk penataan sistem perpolitikan Indonesia. Mulai soal kepartaian, pemilu, pilkada, hubungan pusat dan daerah, otonomi khusus, ormas, hingga kedudukan DPR dan hal politik lainnya. ’’Aspeknya sangat luas. Kalau ada dialog-dialog begini saya rasa positif,’’ terangnya.
Sistem politik Indonesia sudah berjalan 22 tahun pascareformasi. Namun, masih ada yang mengatakan bahwa konsolidasi politik belum efisien. ’’Jadi kami bisa identifikasi sejak awal hal-hal mana yang kira-kira mempengaruhi sistem politik kita,’’ lanjjt Bahtiar. Perbaikan tidak bisa hanya dilakukan parsial, seperti misalnya sistem rekrutmennya saja. Manajemen pemerintahan juga perlu dievaluasi. (byu/fat)
0 komentar:
Posting Komentar