Bengkulu Akan Mendirikan Akademi Komunitas Pariwisata

\Bengkulu, KR –  Pelaksana Tugas  (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Ade Erlangga, salah satu wujud dalam mendukung pemerintah dalam bidang kepariwisataan, pihaknya akan memfokuskan pengembangan Sekolah Kejuruan (SMK) Pariwisata dengan membentuk Akademi Komunitas Pariwisata. “SMK Pariwisata akan kita kembangkan menjadi Akademi Komunitas Pariwisata, menjadi Diploma 1 dan 2,” sampainya, saat usai melaksanakan Seminar Nasional, di Bengkulu (10/12).

Untuk itulah, pihaknya nanti akan  minta bantuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, bagaimanan hal tersebut terwujud dengan membantu pengembangan Akademi Komunitas Pariwisata tersebut di Bengkulu.

Tahap berikutnya, Ade menambahkan,  kita juga  akan mengembangkan SMK  Kemaritiman atau Kelautan dan SMK Agro Industri, dimana ketiga kejuruan tersebut, Pariwisata, Kemaritiman dan Agro industri,  merupakan salah satu visi dari Gubernur Bengkulu.

“Kita akan coba menambah Kejuruan Kemaritiman dan Agro Industri, hal itu selaras dengan program  Gubernur kita,” sebutnya.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Kelembagaan Kepariwisataan Kemenpar RI, Prof. Ahman Sya, pihaknya akan membahas bagaimana mengembangkan SMK Pariwisata  yang unggulan, dengan mengupayakan berdirinya Akademi Komunitas Pariwisata di daerah yang memiliki destinasi wisatanya, serta mengadakan program sertifikasi kompetensi di Bidang Kepariwisataan.

“Bukan hanya menyasar pada pendidikannya langsung, tapi juga akan memmfokuskan pada program-program  sertifikasi kompetensi pariwisata untuk lulusan SMK dan Perguruan Tinggi Pariwisata,” ungkapnya.

Selain itu, tambahnya, Mereka juga akan diberikan pelatihan dasar SDM kepariwisataaan, serta juga ada program pembudayaaan pariwisata dan gerakan sadar pariwisata.

Sumber Berita KhairmenRidho => Dari Media Center Provinsi Bengkulu, Rakyat Bengkulu Group

Read More

Petugas Tera Lakukan Uji Kelayakan Mesin Pompa BBM

Bengkulu, KR –  Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, petugas  tera UPTD Metrologi DiskopUKM Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (Sidak),  di  beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Bengkulu, pada Rabu (7/12).
Sidak tersebut untuk menguji kelayakan mesin pompa BBM, sehingga dapat melindungi konsumen dari kerugian akibat kelalaian maupun kecurangan yang di lakukan oleh pihak SPBU.
“Kita ingin melihat layak atau tidak alat yang di gunakan, sehingga hal ini dapat melindungi konsumen dari kerugian,” jelas Beki Jumantri, petugas Penera dari UPTD Metrologi DiskopUKMperindag Provinsi Bengkulu, saat menguji ambang batas minyak yang di keluarkan dari mesin pompa BBM, di SPBU Kelurahan Kandang Kota Bengkulu.
Dalam sidak  bersama dengan petugas DiskopUKMperindag tersebut, secara umum petugas tidak menemukan adanya pelanggaran  yang di lakukan oleh SPBU, begitu juga dengan alat-alat mesin pompa BBM yang masih layak digunakan.
“Masih diambang batas toleransi atau batas kesalahan yang di izinkan (BKD), kalau strandar  di metrologi yaitu,  0,5 % dari volume minimal pada  bejana 20 liter,” sampainya.
Beki juga menerangkan, dari ambang batas yang di tetapkan oleh pihak metrologi tersebut bisa plus atau minus 0,5% atau sekitar 100 mililiter, sedangkan yang di temui pihaknya masih berkisar di bawah 100 mililiter.
“Kita periksa tadi, masih berkisar di bawah 100 mililiter, itu masih layak digunakan,” sebutnya.
Sedangkan dalam pemeriksaan alat tera di mesin pompa BBM tersebut, pihaknya tidak menemukan adanya kerusakan.
Jika ada temuan melewati ambang batasnya, lanjut Beki,  atau kerusakan pada segel alat teranya , maka akan di berikan teguran atau rekomendasi untuk di lakukan tera ulang, dan jika di temukan kesengajaan dari pihak SPBUnya, maka akan di tindak secara hukum.
“Jika didapati segel pada tanda teranya rusak, ada kecurangan dari pihak SPBU, yang seperti itu akan di tindak secara hukum,” sebutnya.
Walaupun tidak menemukan pelanggaran yang berarti, Beki mengakui, pihaknya sempat memberikan teguran disertai rekomedasi pada pihak SPBU,  karena adanya kerusakan pada alat display atau monitor harga yang tertera di mesin pompa BBM.
“Tujuan kita ini untuk melindungi konsumen, disamping itu juga untuk menghindari kerugian yang di derita oleh pemilik SPBU itu sendiri,” tambahnya.
Sementara itu,  penanggungjawab  SPBU yang berlokasi di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu, Ahmadi Rahman mengklaim,  pihaknya sudah memiliki sertifikat Pasti Pas dari PT.Pertamina.
Menurutnya, setiap  6 bulan sekali, SPBU tersebut ditera oleh pihak Metrologi Provinsi Bengkulu, selain itu juga, dilakukan pemeriksaan secara berkala  oleh PT.Pertamina Bengkulu.
“SPBU kita ini sudah ada sertifikat Pasti Pas, selain ada pemeriksaan dari pihak Metrologi Provinsi, juga kami di audit oleh pihak PT.Pertamina 2 bulan sekali,” imbuhnya.
Sedangkan untuk perawatan alat-alat mesin pompa BBM, lanjutnya,  dilakukan perbaikan  sesuai dengan keadaan alat yang digunakan.
Disamping itu, mengenai ketersediaan BBM untuk masyarakat  dalam menghadapi hari Natal dan tutup tahun,  Ahmadi mengakui,  masih mencukupi, karena, hingga saat ini belum ada pengurangan jatah BBM dari PT.Pertamina.

Sumber Berita KhairmenRidho => Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Bengkulu Dapat Kucuran Dana Pusat Rp 14,4 Triliun

BENGKULU, KR – Penundaan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 193 miliar tahun 2016, berimbas pada tahun 2017. Terbukti, dana transfer tahun 2017 mengalami penurunan cukup signifikan.

Total DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk Provinsi Bengkulu       tahun 2017 sebesar Rp 4,077 triliun. Dana tersebut tersebar di 390 DIPA. Bila dibandingkan DIPA tahun 2016, terjadi penurunan hingga Rp 34 miliar. Tahun 2016, DIPA untuk Provinsi Bengkulu sebesar Rp 4,41 triliun.

Akan tetapi, terjadi peningkatan untuk transferan yang diterima pemerintah daerah dan dana desa tahun 2017 yang mencapai Rp 10,33 triliun.  Jumlah tersebut ada peningkatan dibanding tahun 2016 yang hanya Rp 10,32 triliun.

Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Dra. Niken Pudyastuti, MM mengatakan, secara nasional jumlah DIPA tahun 2017 sebanyak 30.000 dengan dana mencapai Rp 746,36 triliun. Sedangkan untuk khusus transfer dana desa mengalami kenaikan. Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 10,33 triliun dari tahun 2016 yang hanya Rp 10,32 triliun.

Rincian DIPA tahun 2017 untuk Bengkulu yakni dari pemerintah pusat hanya 335 DIPA dengan dana Rp 3,73 triliun. Kemudian dana dekonsentrasi sebanyak 43 DIPA dengan dana Rp 730,37 miliar dan dana perbantuan sebanyak 33 DIPA dengan jumlah Rp 190,43 miliar serta transfer dana ke daerah Rp 9,31 miliar.

‘’Jadi tahun depan (2017) jumlah anggaran transfer pusat yang ada di DIPA khusus Bengkulu turun. Namun demikian saya berharap kepada seluruh kepala daerah Bupati dan Walikota dan Gubernur serta satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran untuk dapat merealisasikan sesuai dengan aman yang ada di DIPA tersebut,’’ ujar Niken saat menyampaikan sambutannya pada penyerahan DIPA 2017 di aula Gedung Serba Guna Pemprov kemarin (20/12).

Dikatakan Niken, selain mendapatkan transfer dana dari pusat, ada beberapa daerah juga mendapatkan bonus atau reward berupa dana insentif dari pusat. Dari 10 Kabupaten/kota hanya tiga daerah yang mendapatkan reward yakni Kota Bengkulu, Benteng dan Mukomuko. Ketiga daerah itu mendapatkan opini wajar dari BPK. Kota Bengkulu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Benteng dan Kepahiang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dari 10 Kabupaten/kota hanya Benteng yang berhasil mampu mempertahankan WTP selama enam kali berturut-turut.  Sehingga Benteng juga yang termasuk dari delapan Kabupaten/kota se Indonesia yang berjumlah 8 daerah diundang Presiden RI ke Istana,’’ terangnya.



Bupati Tak Datang, BS Tak Diberikan

Disisi lain Gubernur Bengkulu Dr. H. Ridwan Mukti, MH meminta agar dari total anggaran yang diterima dari pusat itu minimal 30 persen dapat direalisasikan untuk infrastruktur. Mengingat Bengkulu merupakan daerah termiskin akibat ketertinggalan. Mulai dari untuk jalan, jembatan dan listrik. Kemudian sesuai dengan amana Presiden, bahwa DIPA tersebut wajib diserahkan langsung kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah. Bagi yang tidak hadir, maka secara otomatis tidak akan diberikan.

‘’Saya minta untuk Kabupaten/kota yang Bupati atau Wakil Bupatinya tidak hadir hari ini (kemarin,red) dan diwakilkan dengan jajaranya tidak akan diberikan. Silakan Bupatinya menemui saya untuk mendapatkan. Ini amanah dari Presiden langsung tidak boleh diwakilkan oleh jajaran dibawa Kepala dan Wakil Kepala Daerah,’’ terang Gubernur.

Dikatakan Gubernur, dirinya juga meminta agar dalam proses realisasi anggaran ke depan untuk benar-benar transparan. Artinya mulai melakukan sistem informasi elektronik. Sehingga harus diproses melalui lelang. Kemudian pelaksanaannya secepatnya di awal tahun.

‘’Saya yakin, dengan minimal 30 persen dana transfer daerah untuk infrastruktur, Bengkulu akan keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan. Sebab dari 10 Kabupaten/kota ada yang angka kemiskinan 24 persen. Sedangkan rata-rata provinsi 17 persen. Saya juga minta agar Bupati dan Walikota dapat bersinergi dalam hal mewujudkan visit Bengkulu 2020. Mulai dibidang agrobisnis, kemaritiman, objek wisata. Kemudian mulailah budayakan tersenyum serta gerakan toilet bersih,’’ ungkap Gubernur.

Hadir dalam penyerahan DIPA tersebut Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, S.Sos, Walikota Bengkulu, H Helmi Hasan, SE, Bupati Kaur Gusril Fauzi, Bupati Lebong Rosjonsyah, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid, bupati Bengkulu Utara, Mian, serta Plt Bupari Benteng Edyarsyah, dan Wakil Bupati Mukomuko Haidir dan Bupati Seluma Bundra Jaya dan Wakil Bupati Rejang Lebong Iqbal Bastari. Sedangkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud yang diwakilkan Yunizar Hasan.

Selain itu DIPA juga diterima dari Polda Bengkulu, Danrem, Rektor Unib, Plt Sekda Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas PU Provinsi dan Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Agama dan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

138 PNS Ikut Ujian Dinas

KOTA BINTUHAN KR  – Kalau tidak ada halangan pagi ini, 138 PNS terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaur untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan II. Tidak hanya itu, sebagian lainnya juga mengikuti ujian penyesuaian ijazah mulai dari penyesuaian ijazah SMA, SI dan S2.

Kepala BKD Kaur, Drs. Yusirwan, MM mengatakan kegiatan ujian dinas dan penyesuaian ijazah akan dilaksanakan serentak satu hari di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Kaur. Kegiatan ini rencananya akan dibuka Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos.

Dia berharap semua PNS yang sudah terdaftar dari Kaur maupun kabupaten lain datang tepat waktu. Bagi peserta yang tidak datang, Yusirwan pastikan tidak akan lulus baik yang mengikuti ujian dinas dan juga penyesuaian ijazah. “Kita ingatkan mereka hadir tepat waktu dengan membawa nomor ujian. Ujian ini hanya satu kali dalam setahun, peserta dapat memanfaatkan waktu jangan sampai tidak lulus,” terang Yusirwan.

Jumlah peserta turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 300 peserta. Mereka yang ikut terdiri dari ujian dinas tingkat satu 7 orang dan tingkat dua 47 orang. Sementara ujian penyesuaian ijazah SMA 7 orang, penyesuaian ijazah SI 72 orang dan ujian ijazah S2 sebanyak 5 orang.(cik)

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Minggu Ini, Deadline 3 Desa Cairkan DD II

KOTA BINTUHAN KR – Tinggal beberapa hari lagi tutup anggaran, ternyata masih ada desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap II. Plt Sekretaris DPPKAD Kaur Hendris, SE memberi deadline tiga desa agar mencairkan DD tahap II minggu ini. Sebab kesempatan mereka mencairkan dan mengerjakan proyeknya tinggal 2 minggu lagi. Masing-masing Desa Geramat, Kecamatan Kinal, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal dan Desa Bakal Makmur, Kecamatan Maje.

Desa Geramat  dari Rp 596,9 juta DD tahun ini baru terealisasi Rp 358, 1 juta. Sementara Desa Sumber Harapan sisa DD yang belum dicairkan Rp 277,7 juta. Terakhir Desa Bakal Makmur dengan DD tahun ini Rp 576,8 juta, masih 40 persen yang belum direalisasikan.

“Kita sudah kirim surat  pada tiga camat untuk mengecek kendala hingga tiga desa tersebut belum mencairkan DD. Pada hal desa yang baru cair tahap pertama awal November saja sudah melakukan pencairan tahap II, seperti Tanjung Agung, Kecamatan Maje,” kata Hendris.

Hendris menambahkan DD yang bisa jadi silpa hanya 30 persen, jika desa yang terlambat mencairkan dana tidak bisa menuntaskan pekerjaannya hingga akhir tahun. Bahkan desa yang belum mencairkan DD hingga akhir Desember tahun 2016 akan dapat sanksi pengurangan penerimaan DD tahun 2017.

“Kalau 30 persen dana tidak terserap, tahun depan jumlah dana yang diterima akan berkurang 30 persen. Dari jumlah DD yang diterima dan ini merugikan warga desa,” pungkas Hendris.

Sementara Camat Kaur Selatan, Bahasim, M.TPd Sabtu (17/12) mulai memeriksa terhadap kegiatan pembangunan di berbagai desa di Kaur Selatan. Bahasim menilai sebagian besar pekerjaan DD di Kaur Selatan sudah rampung.

Bahasim kembali mengingatkan kepala desa dan perangkatnya menyiapkan laporan penggunaan DD tahun 2016. Dia juga mengingatkan agar setiap desa tidak lupa mengeluarkan pajak dari setiap kegiatan yang menggunakan DD. “Sejauh ini semua pekerjaan DD yang kita periksa tidak ada masalah. Tahun 2017 kita ingatkan desa sudah mulai menyiapkan kegiatan yang akan dikerjakan,” pungkas Bahasim.(cik)

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Dinas PU dapat Rp 122,6 M, Dinkes Hanya Rp 61 Miliar

KOTA BINTUHAN KR – Seperti juga pembagian RAPBD provinsi 2017, porsi RAPBD Kaur tahun 2017 juga terbesar ada di Dinas PU dengan Rp 122,6 miliar. Sementara Dispenbud kaur Rp 169,6 miliar dan Dinkes Rp 61 miliar. Dana Dinas PU terdiri dari, belanja langsung Rp 119,5 miliar dan belanja tidak langsung atau gaji sebesar Rp 3,1 miliar.

Kadis PU Kaur Lawi Amrul, M.Si mengaku anggaran tersebut justru turun. “Jumlah belanja langsung di Dinas PU tahun ini turun dibanding sebelumnya, ini dipengaruhi berkurangnya APBD. Sementara pembangunan dan usulan peningkatan jalan di Kaur banyak. Sehingga kita akan bangun sesuai skala prioritas dan program pembangunan bupati,” kata Lawi.

Sementara alokasi Dinkes terdiri dari Rp 21 miliar biaya tidak langsung dan Rp 40 miliar biaya langsung. Ini terkait rencana Bupati Kaur meningkatkan fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun pustu di 15 kecamatan.

Lalu anggaran pendidikan di Dispenbud Kaur, terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp 135,3 miliar dan biaya langsung sebesar Rp 34,3 miliar. Biaya tidak langsung ini cukup besar karena ada biaya tunjangan sertifikasi guru dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD Kaur Sabtu (17/12) lalu. Sepakat pengesahan APBD Kaur tahun 2017 dilaksanakan akhir bulan ini, setelah ada hasil evaluasi dari Gubernur Bengkulu.

“Berita acara pembahasan sudah kita tandatangani dan diserahkan ke TAPD. Selanjutnya TAPD yang menyampaikan RAPBD Kaur tahun 2017 ke Gubernur untuk dievaluasi. Kita perkirakan akhir Desember sudah bisa ketuk palu,” terang Wakil Ketua I DPRD Kaur Darhan, S.IP.

Sekadar diketahui RAPBD Kaur 2017 terdiri atas Rp 810,4 miliar. Terdiri dari pendapatan tahun 2017 Rp 788,4 miliar. Belanja langsung Rp 372,1 miliar dan belanja tidak langsung Rp 438,3 miliar. Sementara itu dalam RAPBD tahun 2017 terdapat silpa Rp 22 miliar.

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Desember 2016, Mutasi Besar-Besaran SKPD Kaur

KOTA BINTUHAN KR – Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos tengah menyiapkan mutasi akhir Desember 2016. Namun dia belum memastikan kapan waktu yang tepat untuk menggelar mutasi. Mutasi akan dilakukan mulai dari pejabat eselon II, III dan IV. Diantaranya ada yang pelantikan ulang pejabat berdasarkan nomenklatur baru, pengisian jabatan eselon II pada instansi yang kosong atau lembaga baru.

“Yang pasti Desember ini semua akan kita selesaikan. Mutasi akan saya laksanakan. Namun kapannya kita tunggu saja waktu yang tepat,” kata Gusril.

Kini pejabat di Kaur mulai ketar-ketir mendengar rencana mutasi perdana yang akan dilakukan bupati Kaur pada akhir tahun 2016 ini. Informasi yang dihimpun RB, Pemkab Kaur sedang menyusun format mutasi. Bersamaan dengan berubahnya SK PNS berdasarkan nomenklatur baru, bupati akan merombak susunan pejabat di lingkungan Pemkab Kaur.

“Sesuai nomenklatur SKPD baru, penempatan PNS harus pakai SK baru. Ini akan kita lakukan langsung atau bertahap, tergantung petunjuk Pak Bupati,” kata Kepala BKD Kaur, Drs. Yusirwan, MM

Sumber Berita KhairmenRidho = Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More