Jaga Kearifan Lokal, Pernikahan Putri Gubernur Bengkulu Kental Nuansa Adat Rejang

 Ridwan Mukti, menikahkan langsung putri pertamanya

  Ridwan Mukti, menikahkan langsung putri pertamanya

Prosesi Pernikahan dengan Adat Rejang

Bengkulu KR – Nuansa adat Rejang mengiringi akad nikah dan resepsi pernikahan putri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dengan Adhi Ichsan Hasanudin putra H. Dadang Ridwan B. Harmaen.

Pernikahan yang digelar pada Minggu 18/12/16 di Balai Semarak Provinsi Begkulu ini berjalan lancar. Rika Fadillah Pridafesty yang merupakan putri pertama dari Gubernur Bengkulu, tampak bahagia saat bersanding dengan pria pilihan hatinya.

Sebelum akad nikah dimulai, mempelai pria disambut dengan prosesi adat Rejang. Nuansa kearifan lokal, dan prosesi adat yang sakral, memancarkan keindahan serta kekayaan budaya Bengkulu di mata tokoh-tokoh nasional yang hadir pada kesempatan itu.

Setelah prosesi akad nikah selesai dilaksanakan, berikutnya pengantin pria dan wanita diarak memasuki gedung dengan disambut tari pesembahan. Tari persembahan ini biasa digunakan oleh masyarakat Rejang untuk menyambut raja ataupun tokoh-tokoh penting lainnya.

Tabuhan gendang mengalun, para penari mengayunkan lentik jemarinya, kedua mempelai pun ikut menari sebagaimana adat Rejang.

Hadir sebagai saksi nikah, Prof. Dr. Mahfud MD dan M. Saleh yang juga Ketua DPD RI. Sedangkan tausyiah nikah disampaikan langsung oleh Drs. H. M. Gudwil Zubair yang juga Ketua PP Muhamadiyah, serta mewakili tuan rumah Prof. Hamdan Zulva yang juga mantan ketua MK ini memberikan kata sambutan.

Tokoh tokoh penting yang hadir pada kesempatan tersebut antara lain, Prof. Arief Hidayat Ketua MK beserta istri, Prof. Amzulian Rifai Ketua Ombuaman RI, Aidul Fitriciada, Ketua Komisi Yudisial RI, Mantan Dirut PLN Edi Widiono dan Ali Herman dengan Rombongan PLN dan Unindo, Prof. Harsoyo dan Rombongan Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Masyruroh Rektor UMI dan Rombongan PTIS, serta tokoh NU Dr. H. Malik Madani.

Selain itu, juga hadir mantan Pangkostrad Burhanudin Amin, tokoh Golkar Theo Sambuaga, Mudjib Rahman, Rully C Azwar, Rombongan dari anak perusahaan Krakatau steel, Cold Rolling Mill Indonesia Utama, dan tokoh tokoh lain seperti Mayjen Pur. Afifudin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sebelumnya dijadwalkan hadir, secara khusus mengutus Malkan Amin anggota DPR RI sebagai perwakilan, sedangkan Kapolri Tito Karnavian secara khusus mewakilkan Makbul Padmanegara.

Sumber Berita KhairmenRidho Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE GB

Read More

Bidik Pelaku Setrum Ikan

BINTUHAN, KR - DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kaur terus mengincar atau membidik pelaku setrum ikan. DKP juga berjanji dalam waktu dekat akan menciduk pelaku penyetrum ikan dan belut (sidat) yang saat ini terus merusak populitas ikan di Kabupaten Kaur. Pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap aktivitas penyetrum ikan ini.

“Beberapa waktu lalu kita juga sudah menggelar oprasi tapi pelakunya kabur dari sergapan kita, tapi akan kita upayakan dalam waktu dekat kembali menggelar oprasi,” kata Plt Sekretaris DKP Kaur Robi Antomi S IP, kemarin (13/12).

Robi mengatakan, ini menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang mulai resah dengan ulah pelaku penyetrum ikan, pasalnya meski beberapa kali dihimbau namun tetap saja mereka terus merusak populitas ikan dibeberapa perairan di Kabupaten Kaur. Padahal menyetrum selain mematikan ikan dalam jumlah banyak juga merusak anak ikan (ipun) yang baru saja lahir dan tentunya dampaknya lama kelamaan populasi ikan yang ada disebebarapa sungai akan punah.

“Kami sudah mendapat gambaran lokasi sungai yang kerap dijadikan sasaran pelaku penyetruman termasuk dengan waktu mereka menyetrum,” terangnya.

Ditambahkannya, beberapa sungai yang sering dijadikan sasaran setrum yakni sungai sungai besar mulai dari Padang Guci, Luas, Muara Sahung dan Nasal. Pelaku biasanya menyetrum disaat sore hari dan pagi hari selain mengambil ikan yang sudah besar, udang dan ipun juga ikut ditangkap pelaku. Akibatnya rentang sampai satu bulan usai aktifitas penyetruman dilakukan ikan diperairan itu sepi.

“Musim penghujan biasanya pelaku memanpaatkannya untuk menangap ikan. Ini Benar-benar menguatirkan keselamatan ikan bila tidak cepat ditangani,” pungkasnya.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Banyak SD Terakreditasi C

BINTUHAN, KR – Hingga akhir tahun 2016 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kaur mencatat baru 40 sekolah dasar (SD) dari 139 SD di Kabupaten Kaur, yang telah terakreditasi. Hal ini sesuai dengan diterbitkannya oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP) 40 akreditasi untuk SD dan Madrasah di Kabupaten Kaur.

“Ada 40 sekolah yang sudah kita terima status akreditasinya ada juga yang sudah diterbitkan sebelumnya yang 40 ini perubahan akreditasi dari status sebelumnya,” kata Plt Kepala Dispendikbud Kaur M Tree Marnopi SPd MPd melalui Kabid Dikdas David Marsal A Md, kemarin (13/12).

Mirisnya, dari jumlah 40 SD yang sudah diterbitkan akreditasi tersebut, 22 diantaranya berstatus akreditasi B sementara sisanya masih berstatus akreditasi C. Namun pihaknya ke depan kata David, akan kembali mengajukan perubahan akreditasi kepada BAP untuk menaikan status akreditasi sejumlah sekolah. Salah statusnya dengan menambah juga tenaga pendidik serta sejumlah kebutuhan penunjang lain.

“Kita upayakan untuk setiap tahun selalu naik dan nantinya tak ada lagi sekolah yang statusnya akreditasi C,” kata David.
Ditambahkannya, saat ini seluruh sekolah yang ada di Kabupaten kaur sudah terdaftar di BAP hanya saja sebagian besar masih berstatus akreditasi C. Hal ini disebabkan masih terbatasnya fasilitas di sekolah tersebut diantaranya mulai dari guru buku serta peralatan lainnya.


“Mudah-mudahan dimasa mendatang sejumlah fasilitas belajar mengajar di Kabupaten Kaur semakin lengkap,” jelasnya

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Antisipasi Kemacetan dan Korban Tenggelam

KOTA BINTUHAN, KR– Jelang pelaksanaan Natal dan tahun baru, Polres Kaur telah melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemkab Kaur. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan di tempat-tempat wisata serta juga korban tenggelam.

Kabag Ops Polres Kaur, AKP Hadi Saputra, S.IK mengatakan, pihaknya selama Operasi Lilin mulai tanggal 23 Desember 2016 hingga 2 Januari 2017, akan membangun dua pos pelayanan dan satu pos pam di beberapa objek wisata yang  banyak dikunjungi wisatawan.

“Untuk pos pelayanan akan kita bangun di Pantai Hili dan juga Laguna. Kita ingatkan pengunjung untuk tidak coba-coba mandi di laut apalagi cuaca seperti saat ini sangat berbahaya. Kemudian satu lagi pos pam yang kita pusatkan di Jalan Lintas Linau atau tempat objek wisata pantai Linau,” kata Hadi, kemarin (16/12).

Selama Operasi Lilin, Polres Kaur akan menerjunkan sedikitnya 50 personel untuk berjaga di pos pelayanan dan pos pam. Tidak hanya itu pada Natal mendatang pihaknya juga akan melakukan pengamanan di beberapa gereja yang ada di Kaur. Dengan tujuan pelaksanaan Natal di Kaur bisa berjalan lancar dan aman.

“Selain anggota kita selama Operasi Lilin kita juga akan dibantu oleh TNI dan Satpol PP. Ada juga tenaga kesehatan, Pramuka, PMI dan juga dinas terkait lainnya seperti BPBD Kaur,” jelas Hadi.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Rehab Gedung DPRD, Beberapa Kegiatan Ditunda

KOTA BINTUHAN  KR – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemarin (16/12) mulai melakukan pembahasan RAPBD tahun 2017 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaur. Berdasarkan draft RAPBD tahun 2017, tergambar beberapa besar kegiatan di dinas dan badan yang ada di lingkungan Pemkab Kaur tahun 2017 yang akan datang.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaur, Jailani, S.IP, ada beberapa usulan yang disampaikan DPRD. Salah satunya adalah melakukan rehab gedung DPRD Kaur yang sudah 11 tahun belum tersentuh pembangunan. “Kita ingin tahun ini rehab gedung dewan ini terlaksana dan sudah kita sampaikan. Karena sudah banyak atap dan plafon yang sudah jebol. Akan kita upayakan tahun ini,” kata Jailani.

Berdasarkan hasil rapat, sementara waktu TAPD akan menganggarkan kembali rehab gedung kantor DPRD Kaur dengan anggaran kurang dari Rp 1 miliar. Konsekuensinya dengan melakukan pengalihan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan. Kegiatan tersebut dinilai belum begitu prioritas.

Rinciannya, pembangunan lapangan tenis, pembangunan lanjutan pendopo taman benika. Kemudian pembangunan sarana sanitasi di Pasar Tanjung Kemuning, lanjutan pembangunan Islamic Centre dan juga rehab eks Kantor Bupati.

“Sebagian kegiatan kita minta di-saving terlebih dahulu, mungkin kita anggarkan lagi di perubahan. Karena rehab gedung DPRD ini sangat penting. Dalam pembahasan ini kita juga akan mengakomodir kegiatan di setiap Dapil usulan anggota DPRD Kaur,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kaur, Darhan.

Sementara itu, Kabid Anggaran Pemkab Kaur, H. Okke, S.Kom, MH untuk sementara waktu akan kembali menampung usulan yang disampaikan dewan. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan TAPD dan juga bupati Kaur. Apalagi terkait dengan adanya pengalihan mata anggaran yang sudah ditetapkan.

“Yang lebih penting akan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada terlebih dahulu dan juga program dari bupati Kaur. Apalagi pembahasan ini pun akan tetap kita lanjutkan dalam waktu beberapa hari ke depan,” ujar Okke.

Dari 29 dinas dan badan termasuk sekretariat daerah serta dewan yang paling besar jumlah belanjanya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mencapai Rp 173,3 miliar baik belanja dan tidak langsung. Kemudian Dinas Pendidikan Rp 169,6 miliar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rp 122,6 miliar. Dinas Kesehatan Rp  61  miliar, RSUD Kaur Rp  32,1 miliar.

Dinas Pertanian Rp  19,8 miliar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Rp 11,7 miliar. Sementara untuk anggaran Sekretariat Daerah Rp 38,4 miliar atau selisih 10 miliar dari anggaran Sekretariat DPRD Kaur yang mencapai Rp  26,3 miliar.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Agus Salim, Kredit BB di Kaur Meningkat

KOTA BINTUHAN, KR – Potensi yang dimiliki Kabupaten Kaur saat ini membuat sebagian besar bank sudah membuka cabang di Kaur. Salah satunya, Bank Bengkulu (BB). Malahan Bank Bengkulu juga telah membuka dua Kantor Cabang Pembantu (KCP). Pertama di Tanjung Kemuning, terbaru di Bintuhan yang baru saja di resmikan oleh Wakil Bupati Kaur, Hj. Yulis Suti Sutri bersama Direktur Utama (Dirut) Bank Bengkulu, Agus Salim kemarin (15/12).

Dalam kesempatan itu Dirut Bank Bengkulu mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaur cukup baik. Tidak hanya itu potensi yang dimiliki Kaur juga cukup bagus bahkan akan lebih baik ke depannya. Sebagai bank daerah BB akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satunya yang terbaru adalah pembayaran kasda online dan juga pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui 106 jaringan  Bank Bengkulu. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan potensi Kaur, saat ini BB kembali membuka KCP Bintuhan bahkan tahun 2017 BB juga akan membuka KCP di Nasal. Dengan adanya KCP baru ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat Kaur dalam melakukan transaksi perbankan nantinya.

“Bank Bengkulu di Kaur saat ini sudah mempunyai aset sebesar Rp 335 miliar lebih. Dengan dana pihak ketiga sebesar Rp 135 miliar dan kredit mencapai Rp 306 miliar. Artinya tidak sebanding jumlah dana pihak ketiga dan kredit. Untuk menutupi itu masih dibantu oleh Bank Bengkulu pusat. Kita harapkan ke depan jumlah dana pihak ketiga dan kredit di Kaur bisa berimbang,” kata Dirut Bank Bengkulu, Agus Salim.

Untuk Bank Bengkulu sendiri jumlah aset saat ini mencapai Rp 5,4 triliun. Dana pihak ketiga sebesar Rp 4,6 triliun dan kredit Rp 3,7 triliun. Bahkan saat ini laba bersih setelah pajak yang dihasilkan Bank Bengkulu saat ini mencapai Rp 170 miliar lebih.

Terpisah Wakil Bupati Kaur, Hj. Yulis Suti Sutri saat pembukaan KCP Bank Bengkulu Bintuhan menyatakan dukungan penuh untuk bank pembangunan daerah itu dalam meningkatkan pembangunan di Kaur. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat Kaur untuk senantiasa mendukung semua program Bank Bengkulu di Kaur. Dengan berdirinya KCP Bintuhan Wabup berharap, pelayanan Bank Bengkulu di Kaur akan lebih baik lagi.

Selain Wabup dan para pejabat eselon II, hadir juga Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Fajar Hudoyo. Dari Bank Indonesia hadir Gunawan, OJK Bengkulu Herwidi Purnomo. Tampak juga Komisaris Utama Bank Bengkulu, Brigjend. Pol. Purn. Drs. Ruslan Riza, Kapolsek Kaur Selatan Iptu Firmansyah, S.Sos serta para tokoh masyarakat Kaur

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More

Besok, Pernikahan Putri Gubernur Wapres Batal, Kapolri Datang

BENGKULU BR – Pernikahan putri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Ripka Fadillah Pridafesty dengan seorang wartawan, Adhie Ichsan Hasanuddin, Minggu (18/12) besok bakal mendapat pengamanan ketat. Pasalnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dipastikan hadir menjadi saksi akad nikah atau ijab pagi harinya.

Sementara, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla perkembangan terakhir batal hadir karena tabrakan dengan acara lain. Semula Wapres diplot menjadi saksi bersama Kapolri. Siapa pengganti Wapres sebagai saksi rencananya akan diputuskan hari ini.

Ketua Panitia Pelaksana Pernikahan Putri Gubernur Bengkulu, Ir. H. Sudoto, M.Pd menjelaskan persiapan pelaksanaan resepsi sudah siap. Sesuai jadwal akad nikah digelar Minggu (18/12) pukul 08.00 WIB di Balai Raya Semarak atau Gedung Daerah. Siang harinya pukul 11.00 WIB dilanjutkan resepsi pernikahan.

Sedangkan Sabtu (17/12) hari ini akan digelar siraman di kediaman pribadi Gubernur di Jalan Hibrida Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

‘’Untuk undangan yang sudah pasti hadir itu dua Menteri. Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Perindag. Selain itu juga Kapolri serta beberapa pejabat lainnya seperti Ketua DPD RI dan Ketua DPR RI. Namun banyak juga teman-teman dan kolega Gubernur yang akan datang,’’ paparnya.

Diakui Sudoto, untuk antisipasi dugaan gratifikasi, seluruh undangan diwanti-wanti agar tidak memberikan sumbangan di atas Rp 1 juta. Kemudian kotak tersebut sebelum diserahkan ke keluarga besar Gubernur Bengkulu akan diserahkan ke KPK lebih dulu agar dibuka dan dicek seluruh amplop.

‘’Kalau ada yang hitungannya lebih dari Rp 1 juta dalam satu amplop atau satu orang yang memberikan maka diserahkan ke KPK,’’ pungkasnya

Selain dipantau KPK, pernikahan putri Gubernur juga diawasi Kementerian Dalam Negeri. Terutama terkait antisipasi adanya gratifikasi dari para undangan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Dodi Radmadji mengatakan pihaknya sangat setuju adanya pengawasan langsung oleh KPK. Terutama terhadap pemberian bantuan dari para undangan. Mulai dari kalangan PNS, pejabat atau pihak-pihak lainnya.

Sebab sesuai aturan, isi amplop sumbangan tidak boleh di atas Rp 1 juta. Sehingga pihaknya meminta agar KPK membuka amplop yang diberikan seluruh undangan. Jika ditemukan ada yang lebih dari ketentuan, harus diusut.

‘’Kini di mana-mana memang paling besar Rp 1 juta. Kalau lebih (di atas Rp 1 juta), jelas ada sanksinya. Selain sudah masuk gratifikasi, kalau PNS atau kepala daerah bisa dikenakan sanksi tegas. Sanksi itu jika sudah terbukti pidana, bisa dikenakan pemberhentian,’’ terang Dodi.

Untuk itu lanjut Dodi, yang perlu diawasi itu pemberian dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu para pejabat lainnya, mulai dari kepala daerah dan pihak swasta. Tidak hanya mengawasi sewaktu proses isi amplop. Tetapi sebelum dan setelah acara bisa dilakukan pengawasan ketat.

‘’Kami harapkan masyarakat dapat melaporkan kalau memang mendapati ada yang memberikan bantuan sekala besar. Karena patut dipertanyakan jika melebihi Rp 1 juta,” paparnya.

Disisi lain Dodi juga mengatakan bahwa dengan banyaknya undangan yang disebar mencapai 5.000 tidak masalah. Begitu juga dalam penggunaan fasilitas negara berupa Balai Raya Semarak. Tetapi yang perlu diawasi, jangan sampai ada anggaran atau dana APBD yang digunakan untuk kepentingan peribadi tersebut.

‘’Dulu memang ada KemenPAN yang mengeluarkan surat edaran bahwa undangan dibatasi 400 orang. Tetapi kalau niatnya baik dan tidak mengganggu keuangan negara tentu sah-sah saja. Apalagi beliau (Gubernur, red) sudah menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi,’’ terang Dodi ramah.

Sumber Berita Saya Dari Media Center Provinsi Bengkulu RB BE

Read More